Jurnalistrik-RIAU: PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Pekanbaru, pada Jumat (2/10/2026), terkait penelaahan tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Kegiatan ini membahas pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, serta manfaat JTTS bagi masyarakat dan perekonomian Sumatra, sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Andreas Eddy Susetyo bersama jajaran anggota BAKN RI lainnya. Turut mendampingi Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan; Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Ira Ariani Chaerunisa; Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dail Umamil Asri; Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Fadjar Judisiawan; serta Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management Bangun Imanullah. Dari badan usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro; Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho; serta Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano, beserta jajaran kementerian, lembaga, dan perusahaan masing-masing.
Dalam paparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan pelaksanaan penugasan JTTS yang hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun, dengan sekitar 982 kilometer telah beroperasi. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan proyek dan pendanaan, dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas serta manfaat setiap koridor bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Hutama Karya turut menjelaskan penguatan tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, dan peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Langkah tersebut mendukung penyiapan proyek yang lebih matang serta keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan investasi, dan kesiapan pendanaan.
Lebih lanjut, Hutama Karya juga menyampaikan persiapan pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaannya. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, perusahaan menyiapkan alternatif pendanaan, antara lain Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling, yaitu pemanfaatan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi berikutnya. Pengembangan jaringan diarahkan untuk menghubungkan pusat kegiatan ekonomi sehingga dapat memperlancar distribusi barang dan memperluas akses pasar.
Di kesempatan terpisah, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pembangunan JTTS diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menghadirkan manfaat yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman. Manfaat inilah yang ingin terus kami hadirkan melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Iwan.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Andreas Eddy Susetyo menekankan pentingnya manfaat yang terukur dalam menilai efektivitas pembangunan infrastruktur.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.
Sementara itu, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Herman Khaeron menyoroti pentingnya pengembangan potensi daerah di sepanjang koridor jalan tol.
“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.
Melalui kunjungan kerja ini, Hutama Karya terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tata kelola dan keberlanjutan pembangunan JTTS.
Dengan kesiapan pendanaan dan arah pengembangan yang terencana, perusahaan berkomitmen menghadirkan konektivitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Sumatra. Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing daerah serta mendorong pemerataan ekonomi.
About The Author
